Bima,SB – Proses penjaringan perangkat desa yang dilaksanakan serentak se kabupaten Bima lahirkan banyak protes. Kepala Desa Timu Arsyad H. Djamaluddin, Selasa (16/5) kepada wartawan memaparkan kekecewaanya terhadap cara penjaringan perangkat desa.

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan seleksi perangkat desa, itu murni kewenangan pemerintah desa. “Bedasarkan aturan itu desa punya kewenangan sendiri,” Ujarnya.

Lebih lanjut Arsyad menjelaskan, sebagaimana amanat Perda tersebut, desa memiliki kewenangan mulai dari tahapan seleksi calon, pembuatan soal dan seterusnya melalui kepanitiaan yang telah dibentuk.

Namun kenyataanya, kata dia. Dalam tes akademik perangkat desa sudah diambil alih oleh Pemkab Bima. Semisal pembuatan soal dan penentuan tempat pelaksanaan. “Lalu kita dianggap apa.?” Ketusnya.

Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat dari tes perangkat desa ini, dirinya bersama kades yang lain tidak akan bertangungjawab. “Pemkab harus menjadi penanggungjawab selaku pelaksananya,”.

Kepala Desa timu juga menyarankan kepada peserta tes yang lulus agar meminta SK kepada BUMDes Kabupaten Bima yang telah melakukan penjaringan dan merampas hak desa. “Hak desa kan dirampas,” Pungkasnya. (SB-04)

 

Advertisements